Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki fungsi “Informasi pasar”

Perwakilan RI – Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri, kedutaan atau konsulat, saat ini memiliki fungsi intelijen komersial tambahan.

Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan masing-masing perwakilannya untuk mencari informasi peluang kerja di luar negeri, khususnya pemasaran produk premium Indonesia.

Direktur Pusat Analisis dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri Leonard F. Hutabarat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membentuk Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi yang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Fisher, pada awal Januari 2015.

Satgas tersebut bekerja untuk menghidupkan kembali perekonomian melalui sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

“Ada kesan atau persepsi yang salah, diplomasi hanya sebagian dari aspek politik dan tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan ada diplomasi ekonomi yang secara langsung menguntungkan rakyat.” Leonard mengatakan pada konferensi pers di Kantor Luar Negeri di Jakarta, Kamis (1/22).

Menurut Leonard, sesuai harapan Presiden Joko Widodo, diplomasi Indonesia harus berlabuh, berdampak langsung dan tidak terasing dari masyarakat. Kelompok kerja akan bekerja di empat bidang: perdagangan, pariwisata, investasi dan pembangunan atau kerjasama infrastruktur.

Leonard mencontohkan dalam diskusi dengan sejumlah CEO. Saat ini perusahaan kosmetik PT Mostica Rato ingin menambah jumlah terapis yang dikirim ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri telah memberikan kesempatan yang sangat baik di Maladewa untuk terapis spa. Selain itu, Departemen Luar Negeri juga ingin membuat program perlindungan bagi pekerja migran yang akan bekerja di sana.

“Berkat sinergi dengan swasta, perwakilan kita bisa lebih aktif melakukan informasi pasar, menembus pasar luar negeri. Inilah peran aktif yang harus diambil. Oleh karena itu, perwakilan kita tidak hanya dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi seluruh sektor di Indonesia.

Departemen Luar Negeri mengadakan dua kali pertemuan tentang fungsi Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi. Pertama, pada 23 Desember 2014 telah dilakukan pertemuan dengan para CEO Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pertemuan pada Kamis pagi dengan para CEO perusahaan dan asosiasi nasional, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Semoga pertemuannya rutin,” kata Leonard.

Ia menambahkan, para pengusaha menghadapi sejumlah kendala ketika mereka melakukan invasi ke luar negeri. Misalnya, bea masuk mahal, ongkos angkut, atau bertentangan dengan peraturan nasional setempat.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Armanatha Nasir mengatakan, kendala sederhana yang dihadapi pemilik bisnis termasuk sulitnya menerjemahkan brosur penjualan ke dalam bahasa lokal.

“Bahasa Inggris bukan masalah, tapi masih banyak bahasa asing lainnya, jadi perwakilan kami berkomitmen membantu menerjemahkan berbagai brosur,” kata Armanatha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *